Militer AS harus mengurus apa yang menjadi tanggung jawabnya sendiri dan tidak lagi memakai jasa militer swasta untuk melakukan tugas-tugasnya, demikian menurut wakil rakyat di parlemen
Hidayatullah.com--Dua orang anggota parlemen Amerika Serikat hari Senin mengumumkan sebuah usulan untuk melarang pemerintah menggunakan jasa perusahaan keamanan swasta di wilayah-wilayah perang, seperti Iraq dan Afghanistan.
Wakil rakyat dari Partai Demokrat Jan Schakowsky dan seorang senator independen Bernie Sanders mengatakan, mereka akan memperkenalkan 'Stop Outsourcing Security Act'.
"Undang-Undang akan mengembalikan tanggung jawab militer Amerika; untuk melatih prajurit dan polisi, mengawal konvoi, memperbaiki senjata, mengurus penjara militer, dan melakukan kegiatan intelijen militer," demikian keterangan kantor kedua anggota parlemen tersebut kepada media.
"Rancangan Undang-Undang juga akan mengharuskan seluruh keamanan diplomatik ditangani oleh staf pemerintah Amerika Serikat," kata mereka sebagaimana dikutip AFP.
Penggunaan tenaga militer swasta belakangan mendapat sorotan tajam di AS, setelah kasus pembunuhan rakyat sipil Iraq tahun 2007 yang melibatkan pegawai Blackwater--kini bernama Xe--mencuat ke publik. [di/afp/www.hidayatullah.com]